Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja

 

 

 Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan hak semua anak yang terlahir di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa ada sejuta manfaat yang diberikan ASI untuk tumbuh kembang anak. Bahkan, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan manfaat bagi Pekerja/Buruh perempuan.

Dukungan dari pengusaha, tempat kerja, dan pemerintah amat berperan penting agar ibu dapat mencapai keberhasilan menyusui sambil tetap bekerja. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan pengusaha atau tempat kerja adalah memberikan waktu dan menyediakan sarana ruang menyusui yang memenuhi standar kesehatan bagi ibu untuk menyusui atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Dengan adanya ruang menyusui di setiap perusahaan yang memiliki pekerja/buruh perempuan, secara tidak langsung akan memberikan kenyamanan untuk pekerja/buruh perempuan. Artinya, hal ini pun akan berdampak pada produktivitas.

Tidak mengherankan jika Pemerintah pun ambil bagian dalam menggalakkan proses pemberian ASI eksklusif. Salah satu buktinya adalah dengan memberikan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang tidak memiliki ruang laktasi atau ruang menyusui.

Demikian antara lain yang disebut dalam :

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam undang ini Pasal 83 menyatakan Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja

Undang-Undang RI No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan

Di undang-undang ini Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, dan Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum seperti yang tertera pada Pasal 128 [2]

Peraturan pemerintah RI No. 33 Thn 2012 tentang Pemperian Air Susu Ibu Eksklusif

Pemerintah memberi dukungan dengan mengharuskan kepada tempat kerja untuk mendukung  program ASI Eksklusif, dengan memberi kesempatan dan menyediakan fasilitas menyusui bagi pekerja perempuan  [Pasal 30]

Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Permepuan No. 48 Thn 2008, Kemenakertrans No. 27 Thn 2008, Kemenkes No. 1177 Thn 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja

Dalam peraturan bersama ini diharapkan mampu menjadi payung bagi tenaga kerja perempuan khususnya yang menyusui agar mereka tetap bisa menyusui/memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja, dan mendorong pengusaha untuk menyediakan Ruang Menyusui/Ruang ASI yang sesuai dengan standar kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu

Pasal 3

  1. Pengurus Tempat Kerja (orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri) harus mendukung program ASI Eksklusif
  2. Dukungan ASI ekslusif oleh pengurus tempat kerja dilakukan melalui :

a.  penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;

b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;

c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;

d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI

Pasal 6

Setiap pengurus tempat kerja harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja

Pasal 9

  1. Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja
  2. Ruang ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang paling sedikit meliputi:

Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui ada pintu yang dapat dikunci, tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, dan lain sebagainya

Pada tahun 2000 Sebelum UU Ketenagakerjaan lahir, sebenarnya Indonesia juga telah ikut serta sebagai negara anggota dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas yang mengatur sejumlah hak-hak bagi pekerja perempuan. Adapun pasal khusus yang mengatur soal perlindungan bagi pekerja perempuan yang menyusui adalah :

Pasal 3

Setiap anggota, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa perempuan hamil atau menyusui tidak diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang akan merugikan kesehatan ibu atau anak , atau bila penilaian telah menetapkan resiko yang signifi kan terhadap kesehatan ibu atau anaknya

Pasal 10

  1. Seorang perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya.
  2. Masa istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diperbolehkan; jumlahnya, durasi istirahat menyusui dan prosedur pengurangan jam kerja harian harus ditentukan oleh hukum dan praktek nasional. Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan sesuai.

Dalam Undang-Undang No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan atas pelanggaran pasa 128 akan dikenakan sangksi sesuai:

Pasal 200

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 201

  1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
  2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Mengacu pada ketentuan diatas bahwa :

  • Bagi perseorangan yang menghalangi ibu yang ingin menyusui anaknya adalah berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00,
  • Sanksi bagi korporasi terdiri dari sanksi pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, denda yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan, dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Comments

  1. vurtil opmer says:

    Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back down the road. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice afternoon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *